Syirik dalam Politik: Ancaman Kekuasaan yang Menyimpang

TATSQIF ONLINE – Syirik adalah salah satu dosa besar yang paling dilarang dalam Islam. Dalam konteks politik dan pemerintahan, syirik terjadi ketika pemimpin atau otoritas mengambil keputusan yang bertentangan dengan ajaran Allah, seolah-olah mereka memiliki kekuasaan yang setara atau bahkan lebih tinggi daripada-Nya. Praktik ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, dan hilangnya kesejahteraan masyarakat.

Para ulama menegaskan bahwa keimanan seseorang harus mencakup aspek kehidupan secara keseluruhan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan dan pembuatan kebijakan. Ibn Taimiyyah dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar’iyyah menjelaskan bahwa seorang pemimpin wajib menjalankan amanah sesuai dengan syariat Islam, karena kekuasaan bukan sekadar hak, tetapi juga tanggung jawab besar di hadapan Allah.

Pengertian Syirik dalam Politik dan Pemerintahan

Syirik dalam politik dan pemerintahan merujuk pada tindakan menyekutukan Allah dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan. Syirik ini terjadi ketika seorang pemimpin mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya di atas prinsip keadilan dan kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah.

Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah menegaskan bahwa seorang pemimpin adalah wakil Allah di muka bumi dan harus bertindak berdasarkan hukum-hukum-Nya. Jika seorang pemimpin mengabaikan hukum Allah dan lebih mengutamakan hukum buatan manusia yang bertentangan dengan syariat, maka ia telah melakukan bentuk syirik dalam kekuasaan.

Allah berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 44:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya: “Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.”

Ayat ini menegaskan bahwa meninggalkan hukum Allah dalam pemerintahan adalah bentuk penyimpangan yang dapat mengarah pada syirik besar.

Bentuk-Bentuk Syirik dalam Politik dan Pemerintahan

Syirik dalam bidang politik dan pemerintahan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk berikut:

1. Syirik dalam Rububiyyah (Kekuasaan dan Pengaturan Alam)

Seorang pemimpin yang meyakini bahwa ia memiliki kekuasaan mutlak tanpa mempertimbangkan kehendak Allah telah jatuh ke dalam syirik rububiyyah. Contohnya adalah sistem pemerintahan yang menolak keberadaan Tuhan dalam hukum dan undang-undangnya, serta menganggap manusia memiliki otoritas penuh atas hukum tanpa mengindahkan syariat Islam.

2. Syirik dalam Uluhiyyah (Penyembahan dan Kepatuhan Total)

Syirik uluhiyyah terjadi ketika seseorang lebih taat kepada aturan yang bertentangan dengan syariat daripada kepada hukum Allah. Misalnya, ketika pemimpin atau pejabat mengutamakan kepentingan politik dan ideologi tertentu di atas perintah Allah dan Rasul-Nya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الأَصْغَرُ قَالُوا: وَمَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ (رواه أحمد)

Artinya: “Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil.” Mereka bertanya, “Apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Riya’, (HR Ahmad).

Riya’ dalam konteks politik dapat berupa tindakan mencari popularitas dan pujian rakyat tanpa menjadikan ridha Allah sebagai tujuan utama.

3. Syirik dalam Asma’ wa Sifat (Nama dan Sifat Allah)

Dalam politik, syirik ini terjadi ketika seseorang memberikan sifat ketuhanan kepada seorang pemimpin atau ideologi tertentu. Contohnya adalah kultus individu, di mana seorang pemimpin dianggap sebagai sosok yang tidak bisa salah dan harus ditaati secara mutlak, meskipun bertentangan dengan hukum Allah.

Fir’aun adalah contoh nyata dari syirik dalam asma’ wa sifat. Ia berkata dalam Surah An-Nazi’at ayat 24:

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ

Artinya: “Maka dia (Fir’aun) berkata, ‘Akulah Tuhanmu yang paling tinggi.'”

Sikap seperti ini banyak ditemukan dalam sistem pemerintahan yang otoriter, di mana seorang pemimpin menuntut ketaatan mutlak dari rakyatnya tanpa mempertimbangkan hukum-hukum Allah.

Dampak Syirik dalam Politik dan Pemerintahan

1. Penyalahgunaan Kekuasaan – Pemimpin yang terjerumus dalam syirik akan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kesejahteraan rakyat.

2. Hilangnya Kepercayaan Publik – Ketika rakyat melihat ketidakadilan dan korupsi, mereka kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial.

3. Tertutupnya Hidayah Allah – Syirik menyebabkan seseorang jauh dari hidayah Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Surah Az-Zumar ayat 65:

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: “Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan kamu pasti termasuk orang-orang yang merugi.”

Contoh Syirik dalam Praktik Pemerintahan

1. Korupsi dan Nepotisme – Menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan keluarga dengan mengabaikan kesejahteraan rakyat.

2. Diskriminasi dalam Kebijakan – Membuat aturan yang menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan yang lain tanpa dasar keadilan.

3. Kultus Individu – Mengagungkan pemimpin secara berlebihan hingga dianggap sebagai sosok yang suci dan tidak bisa salah.

Pencegahan Syirik dalam Politik dan Pemerintahan

1. Pendidikan Agama yang Kuat – Pemimpin dan masyarakat harus memahami ajaran Islam yang benar agar tidak terjerumus dalam kesyirikan.

2. Transparansi dan Akuntabilitas – Menegakkan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

3. Menjadikan Syariat sebagai Landasan Hukum – Setiap kebijakan harus berlandaskan prinsip-prinsip Islam agar tidak bertentangan dengan kehendak Allah.

Kesimpulan

Syirik dalam politik dan pemerintahan merupakan ancaman besar yang dapat menghancurkan moralitas kepemimpinan serta tatanan sosial. Pemimpin yang bertindak sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan hukum Allah telah menyekutukan-Nya dengan hawa nafsu dan kepentingan duniawi. Oleh karena itu, dalam Islam, kekuasaan harus dijalankan dengan prinsip tauhid yang murni, yaitu menjadikan Allah sebagai satu-satunya sumber hukum dan kebijaksanaan. Wallahua’lam.

Icsi Ariel Harahap (Mahasiswa Prodi Teknologi Informasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan)