Hukum Syariah: Tantangan dan Implementasi di Era Globalisasi

TATSQIF ONLINE – Hukum Syariah merupakan sistem peraturan yang bersumber dari ajaran Islam dan mencakup seluruh aspek kehidupan umat Muslim. Hukum ini memiliki dua sumber utama, yaitu Al-Qur’an sebagai wahyu Allah SWT dan Hadis yang berisi perkataan serta tindakan Nabi Muhammad SAW.

Muhammad Hashim Kamali dalam bukunya Principles of Islamic Jurisprudence menyebutkan bahwa hukum syariah mengatur berbagai aspek kehidupan. Hukum ini tidak hanya mencakup ibadah, tetapi juga muamalah yang melibatkan interaksi sosial dan ekonomi.

Dalam Islam, jenis hukum ini berfungsi sebagai pedoman hidup untuk menjalankan prinsip-prinsip moral dan etika. Hukum ini dirancang untuk memastikan keadilan dan keselarasan dalam masyarakat Muslim.

Sumber Hukum Syariah dan Cakupannya

Cakupan bahasannya meliputi hukum keluarga, pidana, perdata, dan bisnis. Susunan setiap aspek tersebut berdasarkan prinsip keadilan. Yusuf al-Qaradawi dalam Fiqh al-Zakat, memaparkan bahwa penegakan hukum harus memastikan kesetaraan dan keseimbangan dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban .

Salah satu prinsip mendasar dalam hukum ini adalah keadilan. Konsep ini tercermin dalam ayat Al-Qur’an, misalnya dalam Surah An-Nisa ayat 58):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

Klasifikasi Hukum Syariah

Pembagiannya mencakup aspek-aspek penting yang mengatur kehidupan umat Muslim. Pemahaman terhadap hal ini sangat penting untuk menerapkan hukum syariah dalam berbagai dimensi kehidupan sehari-hari.

Berikut klasifikasinya:

Hukum Ibadah

Hukum Ibadah mengatur ritual keagamaan yang harus dijalankan oleh umat Muslim. Kewajiban seperti shalat, puasa, zakat, dan haji diatur secara rinci. Aturan ini menetapkan tata cara, waktu, dan syarat untuk setiap ibadah, memastikan semua dilakukan sesuai ajaran Islam.

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”

Begitu pula dalam Surah Al-Ma’idah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu serta (basuh) kakimu sampai mata kaki.”

Hukum Muamalah

Hukum Muamalah berfokus pada interaksi sosial dan transaksi ekonomi. Aturan ini mencakup perdagangan, kontrak, utang-piutang, dan perjanjian bisnis. Tujuannya adalah untuk memastikan transaksi dilakukan secara adil dan sesuai prinsip etika Islam.

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang dengan waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”
Ayat ini mengatur kewajiban menulis perjanjian utang untuk mencegah perselisihan.

Hukum Jinayah

Hukum Jinayah mengatur pelanggaran terhadap hukum dan moralitas. Ini mencakup kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, dan perzinaan, serta hukuman yang sesuai. Tujuan hukum ini adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hukum Ahwal al-Syakhshiyyah

Hukum Ahwal al-Syakhshiyyah, atau hukum keluarga, mencakup aturan mengenai aspek pribadi dan keluarga. Ini meliputi pernikahan, perceraian, warisan, dan hak-hak keluarga. Hukum ini menjamin bahwa hak dan kewajiban dalam konteks keluarga diatur dengan adil.

Setiap kategori ini saling berhubungan dan saling mendukung, sehingga membentuk sistem hukum yang lengkap. Setiap kategori memiliki aturan khusus, tetapi semuanya bekerja sama untuk mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim.

Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Syariah

Hukum ini memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi fondasi penerapannya. Salah satunya adalah Keadilan (‘Adl). Prinsip ini mengharuskan perlakuan yang setara bagi semua individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Keadilan berarti menegakkan hak dan kewajiban secara fair dan proporsional.

Selanjutnya, Kemanfaatan (Maslahah) adalah prinsip yang menekankan pencapaian kebaikan umum. Hukum syariah dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencegah kerugian. Setiap keputusan hukum harus mempertimbangkan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Prinsip Kepastian Hukum (Qath’iyyah) menjamin kejelasan dalam aturan-aturan hukum. Kepastian hukum memastikan bahwa individu dan masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka.

Kebebasan dan Kemandirian (Ikhtiyar) menggarisbawahi pentingnya memberikan ruang bagi individu untuk membuat pilihan. Kebebasan ini dilaksanakan dalam kerangka etika Islam, sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis.

Prinsip Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia (Huquq al-‘Ibaad) menekankan penghormatan terhadap hak individu, termasuk hak atas kehidupan dan kehormatan. Hukum syariah berfokus pada perlindungan hak ini sebagai kewajiban sosial dan moral.

Selanjutnya, Keseimbangan (Tawazun) berusaha menciptakan harmoni antara berbagai kepentingan dalam masyarakat. Ini mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban serta kepentingan duniawi dan akhirat.

Kepatuhan pada Aturan dan Syariat (Ta’abbud) berarti mematuhi hukum dan perintah Allah. Prinsip ini mendorong kesadaran akan otoritas hukum syariah dan pentingnya penegakan hukum dengan integritas. Ini dijelaskan dalam karya Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam.

Tantangan dalam Implementasi Hukum Syariah di Era Modern

Mohammad Hashim Kamali dalam Principles of Islamic Jurisprudence, mengungkapkan bahwa implementasi hukum syariah di era modern menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah Perbedaan Interpretasi terhadap sumber hukum . Interpretasi yang berbeda dapat menyebabkan ketidaksepakatan dalam penerapan hukum syariah.

Selanjutnya, Konflik dengan Hukum Nasional sering terjadi. Di banyak negara, penerapan hukum syariah harus bersamaan dengan hukum nasional yang sekuler, menimbulkan tantangan dalam penyeimbangan. Ayesha Jalal dalam The Pity of Partition juga membahas hal ini.

Tariq Ramadan dalam Islam the West and the Challenges of Modernity, menambahkan bahwa Pengaruh Globalisasi membawa nilai-nilai baru, yang mungkin bertentangan dengan hukum syariah. Hal ini mendorong perlunya dialog dan adaptasi agar hukum syariah tetap relevan,

Kemajuan Teknologi dan Media Sosial juga mempengaruhi persepsi terhadap hukum syariah. Informasi yang keliru dapat menyebar dengan cepat, menuntut peningkatan literasi digital di kalangan umat Muslim.

Tantangan lain terkait dengan Hak Asasi Manusia dan Keadilan Gender. Tuntutan untuk memastikan bahwa hukum syariah sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional semakin menguat.

Secara keseluruhan, tantangan dalam penerapan hukum syariah menunjukkan pentingnya penyesuaian terhadap perubahan sosial dan peningkatan pemahaman masyarakat. Sangat perlu upaya kolaboratif dari ulama, cendekiawan, dan pemerintah untuk menghadapi tantangan ini.

Pentingnya Kehati-hatian dalam Implementasinya

Penerapan hukum syariah mesti dengan penuh kehati-hatian dan kebijaksanaan. Implementasi yang tidak tepat atau salah tafsir dapat menimbulkan ketidakadilan dan kontroversi di masyarakat.

Karenanya, para ulama dan praktisi hukum Islam perlu memastikan bahwa penerapan hukum ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Al-Qur’an dan Hadis. Imran Ahsan Khan Nyazee, dalam Theories of Islamic Law, menjelaskan bahwa kesalahan dalam interpretasi dapat berdampak serius terhadap pelaksanaan keadilan dalam masyarakat Muslim .

Hukum syariah tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga membentuk norma-norma sosial dalam masyarakat Muslim. Pengaruhnya mencakup nilai-nilai moral, etika, dan budaya yang mendasari kehidupan sosial.

Oleh karena itu, memahami hukum tersebut sangat penting dalam membangun kerukunan dan keharmonisan di masyarakat Muslim, terutama di tengah tantangan globalisasi. Dalam Shariah: Islamic Law in the Contemporary Context, Abdullahi Ahmed An-Na’im menguraikan bagaimana hukum ini berinteraksi dengan hukum internasional dan praktik global yang semakin kompleks .

Globalisasi mempengaruhi cara penerapannya, sehingga menuntut adanya harmoni antara hukum Islam dan hukum internasional. Adaptasi terhadap perubahan global menjadi hal penting agar hukum syariah tetap relevan.

Namun, dalam prosesnya, hukum syariah harus tetap mempertahankan esensi ajarannya. Ulama seperti Tariq Ramadan, dalam Western Muslims and the Future of Islam, juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga identitas Islam dalam menghadapi dinamika global .

Secara keseluruhan, hukum syariah adalah sistem hukum yang kompleks dan dinamis, yang terus berkembang sesuai dengan tantangan zaman. Pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar dan penerapannya sangat penting untuk memastikan bahwa hukum ini dapat berfungsi secara efektif dalam memberikan keadilan dan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Wael Hallaq dalam buku Sharia: Theory, Practice, Transformations, menyampaikan bahwa studi dan kajian mendalam dalam bidang ini sangat penting. Hal ini akan terus berkontribusi terhadap pengembangan hukum syariah yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Penerapan Hukum Syariah di Berbagai Negara

Setiap negara Muslim menerapkan hukum syariah secara berbeda, tergantung pada interpretasi dan adaptasi terhadap konteks lokal. Beberapa negara menerapkannya secara penuh, sementara negara lain hanya menerapkannya pada aspek tertentu, seperti hukum keluarga atau warisan.

Dalam buku Islamic Penal Law oleh Khaled Abou El Fadl, ia menjelaskan bahwa penerapan hukum syariah berbeda-beda di berbagai negara, tergantung pada sejarah dan budaya lokal. Di Arab Saudi dan Iran, hukum syariah menjadi dasar semua aspek hukum.

Sementara di Indonesia dan Malaysia, penerapannya lebih terbatas, terutama dalam hukum keluarga. Di Aceh, penerapan hukum syariah lebih luas, sementara di Malaysia, ia berlaku dalam urusan pernikahan dan perceraian. Perbedaan ini menjelaskan bagaimana hukum tersebut beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Di Mesir dan Tunisia, meskipun terdapat pengakuan terhadap hukum Islam, hukum sekuler lebih dominan dalam praktik sehari-hari. Hukum syariah lebih terlihat dalam bidang hukum keluarga.

Abdullah Saeed dalam Islamic Law and Governance, mengungkapkan bahwa di negara-negara Barat, seperti Inggris dan Amerika Serikat, tidak mengakui hukum syariah sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Namun, komunitas Muslim sering menggunakannya dalam urusan pribadi, misalnya dalam pernikahan dan perceraian.

Meskipun ada perbedaan dalam penerapan, semua negara berusaha menyeimbangkan antara prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan modern. Tantangan-tantangan ini mencerminkan dinamika antara tradisi dan modernitas dalam dunia Islam.

Kesimpulan

Hukum Syariah adalah sistem peraturan dasar dalam Islam yang mengatur banyak aspek kehidupan umat Muslim. Cara penerapannya berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada konteks lokal dan cara interpretasi. Memahaminya sangat penting agar penerapannya adil dan relevan.

Penelitian yang terus-menerus diperlukan untuk menyesuaikan hukum ini dengan perubahan masyarakat dan perkembangan global. Secara keseluruhan, hukum syariah memiliki peran penting dalam membentuk norma sosial dan pedoman hidup yang sesuai dengan ajaran Islam. Wallahu’alam.

Rahmi Agustina dan Nur amina Harahap (Mahasiswa Prodi PAI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan)