Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Perspektif dan Tantangan

TATSQIF ONLINE – Kepemimpinan perempuan telah lama menjadi topik yang menarik perhatian dalam berbagai disiplin ilmu, seperti sosiologi, psikologi, dan ilmu politik. Topik ini juga mendapat perhatian khusus dalam kajian Islam, yang mempertanyakan peran perempuan dalam posisi-posisi kepemimpinan, baik dalam lingkup domestik maupun publik. Secara historis, perempuan sering dibatasi oleh stereotip gender dan hambatan budaya yang memengaruhi akses mereka terhadap posisi kepemimpinan. Dalam pandangan sosial tradisional, laki-laki sering diposisikan sebagai pemimpin utama, sementara perempuan dianggap kurang mampu atau kurang cocok untuk memimpin. Namun, seiring dengan perkembangan teori modern dan kajian kontemporer, paradigma ini mulai bergeser, mendorong pengakuan terhadap peran perempuan dalam kepemimpinan.

Di dalam Islam, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama klasik dan kontemporer terkait dengan boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin. Sebagian ulama klasik menafsirkan hadis-hadis tertentu sebagai larangan untuk perempuan menjadi pemimpin, sementara ulama kontemporer lebih banyak menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan umat, dan kesetaraan gender yang mendukung kepemimpinan perempuan, asalkan memenuhi kriteria yang adil dan amanah.

Pandangan Hadis tentang Kepemimpinan Perempuan

Salah satu hadis yang paling sering menjadi rujukan dalam diskusi mengenai kepemimpinan perempuan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, yang berbunyi:

لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

Artinya: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.”
(HR. Al-Bukhari, No. 4425)

Hadis ini dianggap shahih dan sering dijadikan dasar hukum oleh sebagian ulama klasik yang menolak kepemimpinan perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan. Pada waktu hadis ini disampaikan, terjadi sebuah peristiwa yang berkaitan dengan pemilihan ratu dalam kerajaan Persia, dimana Persia mengangkat seorang putri sebagai pemimpin, dan Rasulullah SAW mengungkapkan kalimat tersebut sebagai respons terhadap hal itu. Para ulama klasik seperti Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa posisi pemimpin memerlukan banyak keterlibatan di depan publik, yang menurut mereka tidak pantas bagi perempuan karena dianggap aurat yang harus dijaga. Imam Al-Munawi dalam Faidhul Qadir menyebutkan bahwa perempuan dianggap memiliki kelemahan dalam pemikiran yang dapat memengaruhi kestabilan suatu kaum jika mereka dijadikan pemimpin. Namun, sebagian besar ulama ini tidak menolak kepemimpinan perempuan dalam lingkup domestik, seperti di rumah tangga, tempat perempuan memang ditugaskan untuk memimpin urusan keluarga.

Pandangan Ulama Kontemporer dan Interpretasi Kontekstual

Berbeda dengan pandangan ulama klasik yang lebih tekstual, ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradhawi dan Fatimah Mernissi menawarkan interpretasi kontekstual terhadap hadis tersebut. Mereka menyatakan bahwa larangan memimpin tidak mutlak, melainkan disyaratkan adanya kondisi yang adil dan amanah. Jika perempuan memenuhi syarat tersebut, maka kepemimpinan tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga dianjurkan untuk kemaslahatan umat.

Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan bahwa hadis ini sahih, namun penafsirannya harus disesuaikan dengan konteks zaman sekarang yang memberi kesempatan bagi perempuan untuk berperan dalam berbagai aspek sosial dan politik. Fatimah Mernissi, seorang cendekiawan perempuan asal Maroko, bahkan mengkritik penggunaan hadis ini sebagai dalil mutlak karena konteks sejarah dan budaya pada zaman itu sangat berbeda dengan kondisi masa kini. Menurut Mernissi, masyarakat saat itu memiliki pandangan patriarkal yang sangat kuat, yang tidak relevan untuk diterapkan dalam konteks sosial modern yang lebih egaliter.

Ayat-Ayat Al-Qur’an yang Mendukung Kesetaraan Gender dalam Kepemimpinan

Al-Qur’an menegaskan prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang penting untuk dipertimbangkan dalam konteks kepemimpinan. Beberapa ayat menyebutkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal amal dan iman, yang juga berlaku dalam bidang kepemimpinan.

إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّـهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّـهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak berdzikir kepada Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan rahmat, dan bagi mereka pahala yang besar.” (QS. Al-Ahzab: 35)

Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pahala dari Allah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kepemimpinan. Keadilan ini menegaskan bahwa perbedaan gender tidak seharusnya menjadi penghalang bagi perempuan untuk memimpin, asalkan mereka memenuhi syarat-syarat kepemimpinan yang adil dan amanah.

Selain itu, kisah Ratu Bilqis dalam Surah An-Naml (QS. An-Naml: 22-44) memberi contoh nyata tentang seorang perempuan yang memimpin kerajaan dengan bijaksana dan cerdas. Allah SWT menceritakan bagaimana Nabi Sulaiman berhasil berdiplomasi dengan Ratu Bilqis, yang menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki kemampuan untuk memimpin dengan kecerdasan dan kebijaksanaan.

قَالَتْ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِى بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِى مُسْلِمِينَ

Artinya: “Dia berkata, ‘Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang dapat membawa kepadaku singgasana ratu itu sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?’ (QS. An-Naml: 38)

Kisah ini menegaskan bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin yang cerdas dan strategis. Bilqis menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh kebijaksanaan, keputusan yang tepat, dan kemampuan untuk mengelola masalah besar.

Kritik terhadap Interpretasi Tradisional Hadis

Hadis yang menjadi dasar pelarangan kepemimpinan perempuan sering dipahami secara literal tanpa memperhitungkan konteks sosial dan perubahan zaman. Dalam metodologi ushul fikih, ada prinsip al-tarku laysa bi-hujjah yang berarti bahwa sesuatu yang tidak dilakukan pada masa Nabi tidak berarti dilarang secara mutlak jika tidak ada dalil lain yang jelas melarangnya. Sejarawan dan tokoh fikih lainnya menyampaikan bahwa ketidakhadiran perempuan sebagai pemimpin di masa Nabi bukanlah indikasi larangan, melainkan mencerminkan kondisi sosial dan budaya saat itu.

Seiring berjalannya waktu, dengan kemajuan sosial dan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender, masyarakat dan ulama kini lebih banyak menekankan pentingnya kepemimpinan perempuan, terutama dalam konteks modern yang semakin menuntut peran aktif perempuan dalam berbagai sektor kehidupan.

Studi Kasus: Kepemimpinan Perempuan di Indonesia

Di Indonesia, banyak perempuan yang berhasil memimpin dan memberikan kontribusi besar dalam masyarakat. Contohnya adalah perempuan yang memimpin Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang menunjukkan gaya kepemimpinan humanis, kolaboratif, dan efektif. Di Mandailing Natal, perempuan pemimpin juga berhasil menghadapi hambatan budaya patriarki dan membuktikan kemampuannya dalam pemberdayaan sosial dan politik【Hibbah, 2024】.

Kesimpulan

Kepemimpinan perempuan dalam Islam, meskipun mendapat tantangan dari pandangan ulama klasik yang cenderung tekstual, kini semakin diterima dalam konteks modern. Teori-teori kepemimpinan modern yang mendukung kesetaraan gender memberikan bukti bahwa perempuan dapat memimpin dengan baik dan efektif. Dalam Islam, meskipun ada perbedaan pendapat, prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat mendukung bahwa perempuan yang memenuhi kriteria kepemimpinan yang baik dapat memimpin dalam segala bidang. Studi kasus di Indonesia juga menunjukkan bahwa perempuan mampu memimpin dengan sukses meskipun menghadapi tantangan sosial dan budaya. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan dan menciptakan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Wallahu’alam.

Siti Sarah Dalimunthe (Mahasiswa Prodi PAI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan)