Kekuasaan dalam Islam: Dari Institusi Khalifah ke Kotak Suara

TATSQIF ONLINE – Fiqih siyasah merupakan salah satu cabang keilmuan Islam yang membahas keterkaitan erat antara agama, politik, dan tata kelola kekuasaan. Sejak masa Nabi Muhammad ﷺ hingga kini, Islam tidak hanya dipahami sebagai ajaran ibadah ritual, tetapi juga sebagai panduan etis untuk mengelola kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kekuasaan dalam Islam dipandang bukan semata-mata sebagai hak istimewa, melainkan sebagai amanah berat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan musyawarah.

Al-Qur’an menegaskan:

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisā’: 58)

Ayat ini menjadi fondasi bahwa kepemimpinan adalah amanah. Rasulullah ﷺ menambahkan dalam hadis:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari)

Kedua sumber utama ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam Islam tidak boleh dipandang sekadar sebagai sarana dominasi, tetapi sebagai instrumen untuk menghadirkan keadilan, menjaga ketertiban, dan menyejahterakan umat. Oleh karena itu, membandingkan konsep kekuasaan pada masa klasik dan kontemporer dalam perspektif fiqih siyasah akan membantu memahami relevansinya dalam sistem politik modern.

1. Landasan Konseptual Fiqih Siyasah dan Kekuasaan dalam Islam

Secara bahasa, fiqih berarti pemahaman yang mendalam, sementara siyasah berasal dari kata sāsa–yasūsu yang berarti mengatur, mengelola, atau memimpin. Dengan demikian, fiqih siyasah dapat dimaknai sebagai cabang ilmu yang menjelaskan prinsip-prinsip Islam dalam mengatur kehidupan politik, pemerintahan, dan urusan publik.

Konsep dasar fiqih siyasah menekankan bahwa kekuasaan adalah amanah dari Allah. Seorang pemimpin dipilih untuk mengatur umat berdasarkan syariat dengan tujuan menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Lima tujuan pokok ini atau yang dikenal dengan maqāṣid al-sharī‘ah menjadi pedoman utama dalam menjalankan kekuasaan.

Fiqih siyasah juga menempatkan musyawarah (syura) sebagai instrumen penting dalam pengambilan keputusan. Al-Qur’an menyebut:

وَأَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ

Artinya: “Urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.” (QS. Asy-Syura: 38)

Dengan demikian, kekuasaan dalam Islam harus berpijak pada nilai keadilan, amanah, dan partisipasi umat. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi benang merah dalam melihat konsep kekuasaan baik di masa klasik maupun kontemporer.

2. Konsep Kekuasaan pada Masa Klasik dan Kontemporer

a. Kekuasaan pada Masa Klasik

Pada masa klasik, kekuasaan dipusatkan pada institusi khilafah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad ﷺ, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh para khalifah melalui mekanisme syura. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali dipilih dengan cara yang berbeda, tetapi semua mengandung prinsip musyawarah dan persetujuan umat.

Al-Mawardi dalam Al-Ahkam as-Sulthaniyyah menjelaskan bahwa khalifah adalah pemegang mandat untuk menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengelola dunia. Pemimpin tidak hanya bertugas mengatur politik, tetapi juga menjadi pelindung syariat, penegak hukum, dan pelayan umat.

Namun, setelah periode Khulafaur Rasyidin, sistem berubah menjadi monarki dinasti, seperti Umayyah dan Abbasiyah. Kekuasaan diwariskan secara turun-temurun, meskipun legitimasi tetap dicari melalui simbol khilafah. Kekuasaan pada masa klasik sangat sentralistik, di mana khalifah memiliki otoritas penuh dalam urusan agama, politik, militer, dan sosial.

b. Kekuasaan pada Masa Kontemporer

Memasuki era kontemporer, konsep kekuasaan umat Islam mengalami transformasi besar akibat kolonialisme, lahirnya negara-bangsa, demokrasi, dan globalisasi. Sistem khilafah runtuh pada 1924, digantikan oleh berbagai model politik modern.

Ada negara yang memilih monarki absolut (Arab Saudi), ada yang menerapkan republik Islam dengan kepemimpinan ulama (Iran), ada pula yang mengambil sistem sekuler (Turki pasca Ataturk). Sementara itu, Indonesia memilih demokrasi Pancasila dengan tetap memberi ruang pada hukum Islam melalui lembaga fatwa MUI dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Persamaan antara masa klasik dan kontemporer terletak pada tujuan: menghadirkan keadilan, menjaga agama, dan menyejahterakan umat. Namun perbedaannya jelas: masa klasik menekankan kepemimpinan tunggal khalifah, sementara kontemporer lebih menekankan kelembagaan kolektif, partisipasi rakyat, dan fleksibilitas sesuai konteks modern.

Prinsip syura kini diimplementasikan dalam bentuk pemilu, parlemen, dan mekanisme demokrasi. Meski berbeda bentuk, substansi tetap sama, yaitu memastikan bahwa keputusan politik mencerminkan kehendak umat dan berorientasi pada kemaslahatan.

c. Tantangan Baru dalam Kekuasaan Kontemporer

Perubahan teknologi informasi menghadirkan tantangan baru. Munculnya ustadz digital dan fatwa di media sosial memperlihatkan pergeseran otoritas keagamaan. Jika pada masa klasik otoritas kekuasaan dan agama terpusat pada khalifah dan ulama, kini otoritas lebih terbuka, plural, bahkan terfragmentasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang legitimasi dan kredibilitas dalam otoritas Islam di era digital.

3. Relevansi Fiqih Siyasah dengan Sistem Politik Modern

Fiqih siyasah tetap relevan di era modern karena ia menekankan nilai-nilai universal yang tidak lekang oleh waktu: keadilan, musyawarah, amanah, dan maslahah. Sistem politik boleh berubah, dari khilafah hingga demokrasi, tetapi nilai-nilai ini harus tetap dijaga.

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللّٰهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya: “Tidaklah seorang hamba yang Allah amanahkan untuk memimpin rakyat lalu ia mati dalam keadaan menipu mereka, kecuali Allah haramkan baginya surga.” (HR. Bukhari)

Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan adalah tanggung jawab moral, bukan hak istimewa. Dalam sistem politik modern, prinsip-prinsip fiqih siyasah bisa dipadukan dengan demokrasi representatif, checks and balances, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan cara ini, Islam tetap hadir sebagai pedoman moral dalam membangun pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Penutup

Konsep kekuasaan dalam fiqih siyasah menunjukkan kesinambungan yang kuat antara masa klasik dan kontemporer. Pada masa klasik, kekuasaan diwujudkan dalam sistem khilafah yang menekankan amanah, keadilan, dan syura. Pada masa kontemporer, kekuasaan lebih plural, terbuka, dan diwarnai demokrasi, tetapi nilai-nilai dasarnya tetap sama.

Fiqih siyasah menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah besar yang harus dijalankan sesuai syariat, demi kemaslahatan umat. Bentuk pemerintahan bisa berubah mengikuti zaman, tetapi prinsip moral Islam tetap relevan. Dengan demikian, fiqih siyasah menjadi jembatan penting yang menghubungkan nilai-nilai abadi Islam dengan realitas politik modern, agar kekuasaan benar-benar membawa kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Wallahu’alam.

Al- Akhyar P. Siregar (Mahasiswa Prodi HTN UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan)