Transformasi Sistem Kewarisan: Dari Jahiliyah Hingga Islam

TATSQIF ONLINE – Peran penting masalah kewarisan dalam masyarakat tercermin pada regulasi pembagian harta setelah seseorang meninggal dunia. Pada zaman Jahiliyah, masyarakat Arab menerapkan tradisi patriarki yang merugikan perempuan dan anak-anak, dengan tidak memberikan hak waris bagi mereka.

Ajaran Islam kemudian mengubah pandangan ini dengan menegaskan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pembagian warisan. Petunjuk mengenai hal ini ditemukan dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad shallalahu ‘alaihi wa sallam, yang menetapkan kesetaraan hak waris antara laki-laki dan perempuan, keberlakuan bagian tetap yang tidak bisa diubah lewat wasiat, serta mempertimbangkan hubungan keluarga dan perkawinan sebagai dasar dalam sistem kewarisan Islam.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (HKI) di Indonesia, harta warisan terdiri dari harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama, setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan wasiat.

Dengan kata lain, harta warisan adalah harta yang siap dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala. Oleh karena itu, kewarisan merupakan perkara yang sangat penting dan wajib dilaksanakan.

Sistem Kewarisan Pada Masa Pra Islam (Jahiliyah)

Muhammad Suhaili Sufyan dalam bukunya Fiqh Mawaris Praktis menjelaskan bahwa pada masa jahiliyah, pembagian harta warisan dilakukan dengan berpijak pada dua sistem, yaitu sistem keturunan dan sistem sebab.

Dalam sistem keturunan, seseorang dapat menerima bagian warisan berdasarkan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan dengan pewaris. Namun, ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu ahli waris harus laki-laki dewasa yang memiliki kekuatan untuk membela dan melindungi qabilah (persukuan), atau minimal mampu melindungi keluarganya sendiri.

Pada masa jahiliyah, aturan ketat dalam pembagian warisan ini memberikan dampak yang signifikan terutama pada anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan. Mereka sering kali terhalang untuk mendapatkan bagian warisan karena syarat-syarat tersebut.

Para ahli waris dalam masyarakat jahiliyah hanya terdiri dari beberapa golongan, yaitu anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan anak laki-laki paman. Selain itu, jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki dewasa, maka saudara laki-lakinya berhak menerima bagian dari harta peninggalan. Namun, hal ini dengan catatan bahwa saudara tersebut juga mampu berperang membela suku.

Kewarisan juga terjadi melalui pengangkatan anak (tabanni) dan adanya janji ikatan prasetia di antara kedua belah pihak. Janji ini berupa upaya saling mendukung dan melindungi berdasarkan pada kesepakatan bersama untuk menjaga jiwa, tubuh, dan kehormatan sesama.

Tendensi untuk melakukan janji prasetia dan pengangkatan anak muncul karena adanya dorongan dan kemauan bersama untuk saling melindungi jiwa, tubuh, dan kehormatan, serta untuk menjaga dan mengembangkan kekayaan mereka.

Dalam konteks ini, kaum wanita dan anak anak dianggap tidak memenuhi syarat, karena janji tersebut akan sulit terwujud jika yang berkomitmen adalah anak-anak yang belum dewasa, terlebih lagi kaum wanita.

Moh. Muhibbudin dan rekan-rekannya dalam buku Hukum Kewarisan Islam, menjelaskan bahwa akhir dari janji ikatan prasetia adalah ketika salah satu pihak meninggal dunia. Pihak yang masih hidup memiliki hak untuk menerima bagian warisan dari mitra mereka sebesar 1/6 dari harta peninggalan. Sementara sisanya, setelah dikurangi 1/6, akan dibagikan kepada ahli waris yang lain.

Dapat disimpulkan, proses pewarisan pada masa jahiliyah dapat terjadi melalui tiga cara, yaitu melalui hubungan kekerabatan, ikatan janji prasetia, dan pengangkatan anak. Semua proses ini dapat terealisasi dengan syarat bahwa mereka yang terlibat dalam proses tersebut haruslah lelaki dewasa yang memiliki kekuatan untuk berperang.

Baca Juga: Kewarisan Islam: Ketentuan, Manfaat, dan Asas-asas Pentingnya

Sistem Kewarisan pada Masa Awal Islam

Sistem pembagian warisan pada masa jahiliyah masih berlaku hingga turunnya ayat Al-Qur’an yang menegaskan bahwa semua lelaki, termasuk yang belum dewasa, berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan (tirkah), termasuk harta orang tua dan kerabat terdekat.

Ayat tersebut juga menegaskan bahwa semua perempuan, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan bagian warisan, baik itu sedikit atau banyak, dan tetap harus diwariskan. Hal ini termaktub dalam Alqur’an surah An-Nisa’ ayat 7 yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Setelah turunnya ayat tersebut, kebiasaan-kebiasaan pembagian warisan jahiliyah, seperti tidak memberikan pusaka kepada perempuan dan anak-anak kecil, mulai terhapus. Pada awal Islam, Nabi Muhammad dan para sahabatnya telah menerapkan hukum kewarisan.

Sebagai contoh, saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekkah ke Madinah, penduduk Madinah menyambut mereka dengan penuh penghormatan. Nabi Muhammad dan rombongannya ditempatkan di rumah-rumah penduduk, diberi kebutuhan sehari-hari, dilindungi dari pengejaran kaum Quraisy, dan dibantu dalam menghadapi musuh. Dalam upaya memperkuat tali persaudaraan, Nabi Muhammad menjadikan kesetiaan orang-orang yang ikut hijrah sebagai dasar untuk saling mewarisi satu sama lain.

Dalam konteks tersebut, jika ada sahabat yang tidak memiliki wali atau ahli waris yang turut hijrah, maka harta yang ditinggalkannya akan diwarisi oleh wali yang ikut hijrah. Ahli waris yang tidak bersedia hijrah ke Madinah tidak memiliki hak waris atas harta tersebut. Namun, jika ada sahabat tanpa wali yang turut hijrah, harta peninggalannya dapat diwarisi oleh saudaranya dari penduduk Madinah yang menjadi wali karena adanya ikatan persaudaraan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada awal periode Islam, seseorang memiliki peluang untuk memperoleh warisan melalui keterkaitan kekeluargaan, pengangkatan anak, hijrah, dan ikatan persaudaraan.

Sistem Kewarisan pada Masa Islam

Dalam bukunya al-Fiqhul Manhaji, Dr. Musthafa Al-Khin memberikan penjelasan ringkas mengenai empat hal utama yang menentukan bagaimana seseorang dapat menerima bagian dari harta warisan.

Pertama, sistem warisan melalui nasab atau kekerabatan, di mana hubungan keluarga seperti kedua orang tua, saudara laki-laki atau perempuan, dan anak-anak dari saudara, termasuk cucu-cucu, dapat menjadi ahli waris.

Kedua, pernikahan yang sah juga memainkan peran penting dalam sistem warisan Islam. Meskipun belum terjadi persetubuhan antara suami dan istri, dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, keduanya memiliki hak untuk mewarisi satu sama lain. Dalam kasus perceraian dengan talak raj’i, kematian salah satu pasangan dalam masa iddah talak raj’i tersebut memungkinkan pasangan yang masih hidup mewarisi harta yang ditinggalkan. Namun, pernikahan yang rusak atau tidak sah, seperti tanpa wali atau saksi, serta nikah mut’ah, tidak memberikan hak untuk saling mewarisi.

Ketiga, pembebasan budak juga menjadi faktor dalam sistem warisan. Seorang tuan yang memerdekakan budaknya dapat menerima warisan dari harta budak yang telah meninggal. Namun, seorang budak yang telah dimerdekakan tidak memiliki hak untuk menerima warisan dari tuannya.

Keempat, jika seorang Muslim meninggal tanpa memiliki ahli waris yang memenuhi syarat, harta warisannya akan diserahkan kepada baitul maal untuk kemaslahatan umat Islam. Dalam konteks ini, seseorang yang tidak memiliki salah satu dari tiga sebab sebelumnya tidak memenuhi syarat untuk menerima warisan dari orang yang meninggal dunia.

Wallahu A’lam
Oleh Hanif Raina Nur Siregar (Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan)