Sejarah Singkat Pembentukan Kementerian Agama di Indonesia
TATSQIF ONLINE – Walau bukan negara berlandaskan Islam, tetapi Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sebagaimana mengutip data yang dikeluarkan oleh The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) yang bertajuk The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslims 2024.
Dalam data tersebut disebutkan bahwa Indonesia memimpin jumlah populasi muslim dunia, dengan data muslim sebanyak 240,63 Juta jiwa. Kemudian, diikuti dengan Pakistan dan India di posisi kedua dan ketiga.
Dengan banyaknya jumlah populasi penduduk muslim yang ada di Indonesia, sudah selayaknya pemerintah Indonesia mengakomodir berbagai hajat umat Islam dalam bingkai lembaga resmi. Sebagaimana yang disampaikan Muhammad Yamin dalam Sidang BPUPKI tanggal 11 Juli 1945.
Dilansir dari website resmi Kementerian Agama RI, Muhammad Yamin menyatakan, “Tidak cukuplah jaminan kepada agama Islam dengan Mahkamah Tinggi saja, melainkan harus kita wujudkan menurut kepentingan agama Islam sendiri. Pendek kata menurut kehendak rakyat, bahwa urusan agama Islam yang berhubungan dengan pendirian Islam, wakaf dan masjid dan penyiaran harus diurus oleh kementerian yang istimewa, yaitu yang kita namai Kementerian Agama.”
Baca Juga: Jejak Politik Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, Simak
Peran Umat Islam dalam Pembentukan Kementerian Agama
Singkatnya, dengan berbagai dinamika politik yang terjadi seperti penolakan dan juga rekomendasi menjadikan urusan tersebut menjadi satu di Kementerian Pendidikan. Akhirnya baru setelah Indonesia secara resmi merdeka, atau tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946 pembentukan Kementerian Agama disahkan.
Dalam sejarah Indonesia, sebelum hadirnya Kementerian Agama. Umat Islam sejak zaman penjajahan Belanda telah mengenal pelembagaan urusan umat Islam dengan istilah Het Kantoor voor Indlandsche Zaken atau Kantor Urusan Pribumi Islam. Kemudian Shumubu atau Kantor Jawatan Agama di masa penjajahan Jepang.
Kaitannya dengan Shumubu secara khusus, sebagaimana disebutkan di NU Online, Jepang yang pada tahun 1942 menjajah Indonesia dengan mengenalkan diri sebagai ‘saudara tua’, mau tak mau harus melakukan pendekatan dengan umat Islam.
Hingga akhirnya Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari yang dikenal sebagai ulama kharismatik dan pendiri Nahdlatul Ulama, ditunjuk Jepang untuk memimpin Shumubu. Walaupun akhirnya beliau tunjuk Kiai Wahid Hasyim untuk memimpin Shumubu.
Melalui pergerakan Kiai Wahid Hasyim yang memimpin Shumubu yang awalnya pembentukan itu sebagai usaha Jepang mendekati umat Islam. Akhirnya menjadi salah satu strategi perjuangan kemerdekaan dalam melakukan konsolidasi dan transfer informasi sesama umat Islam.
Selanjutnya di masa kemerdekaan secara kepengurusan Shumubu semakin dirapikan. Dan baru secara resmi pada tahun 1946 setelah Kementerian Agama lahir, seluruh aset Shumubu menjadi bagian dari Kementerian Agama. Dimana untuk pertama kalinya secara resmi dipimpin oleh Mohammad Rasjidi, seorang ulama berlatar belakang Islam modern serta tokoh Muhammadiyah.
Dalam kaitan dengan awal perkembangan Kementerian Agama untuk pertama kalinya berkantor pusat di Yogyakarta. Dimana, kota yang menjadi basis massa Muhammadiyah ini, tokohnya yang bernama KH. Abu Dardiri dan KH. Muchtar bersedia memberikan tempat Kementerian Agama untuk berkantor.
Sehingga dapat disimpulkan. lahir dan berkembangnya Kementerian Agama hingga terus hidup membimbing dan membangun umat Islam di negeri ini. Sangat berhutang budi dengan berbagai tokoh umat Islam, tak hanya dari Nahdlatul Ulama tetapi juga Muhammadiyah dan entitas keagamaan yang lain.
Wallahu A’lam
Oleh Shofian Rahmat
