Perpajakan Islam dalam Ekonomi Modern: Solusi Berkelanjutan

TATSQIF ONLINE – Pajak merupakan salah satu instrumen fiskal utama dalam perekonomian modern, dengan peran krusial dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta program kesejahteraan sosial. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak memungkinkan negara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan mendukung kesejahteraan rakyat. Dalam konteks Indonesia, yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, diskusi tentang perpajakan tidak bisa dilepaskan dari perspektif agama Islam. Terlebih lagi, komitmen pemerintah Indonesia untuk menjadikan negara ini sebagai pusat ekonomi syariah pada tahun 2024 menunjukkan bahwa integrasi prinsip-prinsip Islam dalam sistem ekonomi, termasuk perpajakan, semakin penting.

Islam sebagai agama yang komprehensif telah memberikan pedoman yang jelas mengenai sistem perpajakan melalui Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dalam fiqh, perpajakan memiliki dimensi yang lebih luas, tidak hanya terkait dengan pengumpulan dana, tetapi juga dengan penciptaan keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan pencapaian kesejahteraan umum (maslahah ammah). Sistem perpajakan Islam juga mengatur berbagai mekanisme untuk memastikan bahwa pajak yang dipungut tidak memberatkan rakyat, tetapi justru dapat memberi manfaat yang adil bagi seluruh umat manusia.

Konsep Dasar Pajak dalam Perspektif Islam

1. Landasan Syariah Perpajakan

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman yang jelas tentang sistem perpajakan, yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama seperti keadilan (‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan tanggung jawab sosial (takaful ijtima’i). Dalam Al-Qur’an, terdapat banyak ayat yang berbicara tentang pentingnya distribusi kekayaan dan kewajiban untuk memberikan zakat.

Salah satu ayat yang menjadi landasan bagi sistem perpajakan Islam adalah Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”

Ayat ini tidak hanya memberikan kewajiban kepada umat Islam untuk memberikan sebagian hartanya, tetapi juga menegaskan bahwa zakat memiliki fungsi spiritual yang sangat penting dalam membersihkan harta dan mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan. Dalam hal ini, zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan spiritual.

Selain zakat, dalam Islam dikenal juga beberapa jenis pajak lainnya seperti jizyah (pajak perlindungan bagi non-Muslim), kharaj (pajak tanah), dan ushr (pajak hasil pertanian). Keragaman instrumen ini mencerminkan fleksibilitas sistem perpajakan Islam, yang dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pada waktu tertentu.

2. Prinsip-prinsip Perpajakan Islam

Perpajakan dalam Islam mengandung prinsip-prinsip yang mendasar, yang diatur untuk memastikan bahwa sistem perpajakan tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial. Rahman dan Hassan (2023) mengidentifikasi lima prinsip utama perpajakan Islam, yang semuanya memiliki relevansi dalam sistem perpajakan modern, yakni:

1. Prinsip Keadilan (al-‘adalah):
   Prinsip ini mengharuskan pajak didistribusikan secara adil sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu. Dalam Islam, tidak ada beban yang seharusnya ditanggung oleh mereka yang tidak mampu. Ini sejalan dengan sistem progresif dalam perpajakan modern, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan peningkatan penghasilan wajib pajak.
2. Prinsip Kepastian (al-yaqin):
   Dalam sistem perpajakan Islam, ketidakpastian atau keraguan dalam penetapan pajak harus dihindari. Sistem pajak harus jelas, transparan, dan tidak merugikan pihak manapun.
3. Prinsip Kemudahan (al-suhulah):
   Sistem perpajakan Islam haruslah mudah dipahami dan tidak memberatkan masyarakat. Prinsip ini sangat relevan dalam mengembangkan sistem perpajakan yang ramah bagi masyarakat, terutama di negara berkembang.
4. Prinsip Efisiensi (al-kafa’ah):
   Fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara harus dioptimalkan dengan meminimalkan biaya pemungutan dan dampak negatif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, pajak harus digunakan dengan bijak dan efisien.
5. Prinsip Kemaslahatan (al-maslahah):
   Hasil dari pajak harus digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pajak dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk keuntungan negara, tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan sosial bagi semua lapisan masyarakat.

Instrumen Perpajakan dalam Islam

1. Zakat: Instrumen Fiskal Utama

Zakat adalah instrumen perpajakan yang paling fundamental dalam Islam. Sebagai salah satu dari lima rukun Islam, zakat memiliki dimensi spiritual yang tidak dapat dipisahkan dari kewajiban sosial. Zakat memiliki tarif tetap yang telah ditentukan dalam syariat, seperti 2,5% untuk emas dan perak, serta 5-10% untuk hasil pertanian (Ahmed & Khan, 2024).

Zakat berfungsi sebagai redistribusi kekayaan, memastikan bahwa orang yang kaya memberikan sebagian hartanya kepada yang miskin. Dalam konteks ini, zakat juga berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial dan mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Berdasarkan penelitian Zulkifli et al. (2023), zakat di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sebagai sumber pendapatan negara, dengan perkiraan total potensi zakat mencapai Rp 327 triliun (setara dengan 2,1% dari PDB nasional).

2. Jizyah: Pajak Perlindungan bagi Non-Muslim

Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada warga non-Muslim dalam negara Islam, sebagai bentuk kompensasi atas perlindungan yang diberikan oleh negara. Meskipun pada konteks modern jizyah sering dianggap kontroversial, prinsip di balik jizyah mengajarkan keadilan dalam pemberian layanan dan perlindungan negara kepada warganya. Dalam perspektif modern, jizyah dapat diinterpretasikan sebagai pajak yang dikenakan pada sektor tertentu atau kelompok yang mendapat manfaat khusus dari negara.

3. Kharaj dan Ushr: Pajak Berbasis Sumber Daya

Kharaj dan ushr adalah pajak yang dikenakan pada sektor pertanian dan tanah. Kharaj dikenakan pada tanah yang dikuasai melalui penaklukan, sedangkan ushr dikenakan pada hasil pertanian yang berasal dari tanah yang dimiliki secara damai. Konsep kharaj dan ushr menunjukkan bahwa sistem perpajakan Islam sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat pada waktu tertentu.

Implementasi Pajak Islam dalam Sistem Ekonomi Modern

1. Pengalaman Negara-negara Muslim

Beberapa negara Muslim telah berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip perpajakan Islam dengan sistem fiskal mereka. Malaysia, misalnya, mengembangkan sistem dual taxation yang memungkinkan wajib pajak Muslim untuk mengurangi kewajiban pajaknya dengan zakat yang telah dibayarkan. Ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap zakat dan mempertahankan penerimaan pajak negara (Rahman & Hassan, 2023).

Saudi Arabia juga mengimplementasikan sistem perpajakan yang berbeda untuk warga Muslim dan non-Muslim, dengan Muslim dikenakan zakat dan non-Muslim dikenakan pajak konvensional. Pakistan, melalui zakat and Ushr Ordinance, telah berhasil mengumpulkan dana zakat yang signifikan untuk program kesejahteraan sosial.

2. Tantangan Implementasi Pajak Islam

Tantangan terbesar dalam implementasi perpajakan Islam adalah kompleksitas sistem hukum ganda yang diterapkan di banyak negara Muslim. Selain itu, globalisasi ekonomi dan perbedaan interpretasi fiqh antarmazhab juga menjadi hambatan dalam penerapan sistem perpajakan berbasis syariah.

3. Model Integrasi yang Efektif

Terdapat beberapa model yang dapat diadopsi untuk mengintegrasikan perpajakan Islam dengan sistem ekonomi modern:

• Model Substitusi Parsial: Zakat menggantikan sebagian kewajiban pajak konvensional dengan mekanisme tax credit atau tax deduction.
• Model Komplementer: Zakat dan pajak konvensional berjalan paralel, dengan zakat fokus pada redistribusi kekayaan dan pajak konvensional untuk pembiayaan publik.
• Model Transformatif: Transformasi bertahap menuju sistem perpajakan yang sepenuhnya berbasis syariah, meskipun model ini memerlukan perubahan sistem hukum dan kelembagaan yang lebih mendalam.

Relevansi dengan Sistem Ekonomi Modern

1. Kontribusi terhadap Sustainable Development Goals (SDGs)

Perpajakan Islam memiliki kontribusi yang signifikan terhadap beberapa SDGs, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan (SDG 1) melalui zakat yang mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan. Prinsip progresivitas dalam sistem perpajakan Islam membantu mengurangi ketimpangan pendapatan (SDG 10) dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (SDG 8).

2. Digitalisasi dan Perpajakan Islam

Teknologi digital memberikan tantangan sekaligus peluang bagi implementasi perpajakan Islam. Teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan zakat, sementara fintech syariah dapat memperluas jangkauan sistem perpajakan Islam.

3. Green Taxation dan Prinsip Islam

Green taxation yang semakin populer dalam sistem perpajakan modern sesuai dengan prinsip Islam tentang stewardship (khalifah) untuk menjaga lingkungan. Pajak karbon dan insentif pajak untuk kegiatan ramah lingkungan sejalan dengan ajaran Islam yang melarang pemborosan (israf) dan perusakan lingkungan (fasad).

Kesimpulan

Sistem perpajakan Islam memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem perpajakan konvensional. Dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial, sistem perpajakan Islam memberikan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perpajakan kontemporer. Integrasi prinsip Islam dalam sistem perpajakan modern tidak hanya relevan tetapi juga dapat memberikan kontribusi besar dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, menciptakan kesejahteraan sosial, dan membangun ekonomi yang lebih adil. Wallahu’alam.

Melita Batubara (Mahasiswa Prodi PAI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan)

Referensi

Zulkifli, M., Prasetyo, B., & Wijaya, C. (2023). Potensi dan Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Fiskal dalam Perekonomian Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 13(2), 112-128.

Al-Qardawi, Y. (2022). Fiqh al-Zakat: A Contemporary Approach to Islamic Taxation. Dar alShorouq.

Ahmed, S., & Khan, M. A. (2024). Islamic Taxation Principles and Their Relevance to Modern Fiscal Systems: A Comparative Analysis. Journal of Islamic Economics and Finance, 15(2), 45-67.

Rahman, A., & Hassan, K. (2023). Principles of Islamic Taxation and Their Application in Contemporary Economic Systems. Review of Islamic Economics, 27(2), 15-34.